Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai melakukan rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Foto : Azka/Man

Menanggapi bubarnya Satuan Tugas (Satgas) 115 atau yang biasa dikenal Satgas anti pencurian ikan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai bahwa harus ada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebab menurutnya laut Indonesia tetap harus diberikan pengamanan khusus dalam upaya mencegah terjadinya pencurian sumber daya yang ada di laut Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Sudin mengapresiasi kinerja yang dilakukan Satgas selama ini, namun menurutnya menjadi kuat saja tidak cukup, sebuah tim yang baik juga membutuhkan manajemen pendanaan yang baik.

“Satgas 115 ini kan sudah berakhir per 31 Desember tahun kemarin, dan nomenklaturnya enggak jelas, pendanaannya dari Komisi IV, dari Pertamina, dari Kementerian KKP, dari TNI AL, ini enggak jelas. Maka dengan berakhirnya itu saya anggap PSDKP (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) wajib lebih efektif lebih kuat dan lebih serius menangani pencurian ikan di laut Indonesia,” tutur Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa dalam Rapat Kerja dengan jajaran KKP, nanti dirinya akan menyampaikan kepada Menteri KKP agar setiap ada pelanggaran terjadi maka harus dilaporkan kepada International Maritime Organization (IMO) sebagai pihak yang berkuasa terhadap masalah kelautan dunia. “Supaya ada konektivitas bahwa terjadi pencurian ikan di wilayah ini dilakukan siapa dan apa sanksinya kurang lebih begitu,” tambahnya.

Legislator dapil Lampung I ini pun berharap tugas ini dapat dialihkan kembali kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), sebab konon menurutnya dibentuk satgas yang lalu disebabkan kinerja dari PSDKP diragukan. “Kami akan minta Menteri KKP perkuat tugas PSDKP. Nah apabila nanti telah berjalan dengan baik maka langsung berikan kuncinya kembali,” tukas Sudin. (er/sf)